Desk Evaluasi Zona Integritas Pengadilan Agama Banjarnegara
Kamis (12/11/2020) secara daring, dilaksanakan evaluasi pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada satuan kerja Pengadilan Agama Banjarnegara oleh evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Landasan hukum dilaksanakan evaluasi ini adalah surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/158/PW.03/2020 tanggal 3 November 2020 perihal pelaksanaan desk evaluasi Zona Integritas tahun 2020 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan.
Pada kesempatan evaluasi tersebut, Drs. HM. Badawi, MSI selaku Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara menyampaikan presentasi bagaimana capaian pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Banjarnegara. Beliau juga memaparkan bagaimana kondisi sebelum dan sesudah pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Banjarnegara. Turut mendampingi Ketua presentasi yaitu Ketua Tim Zona Integritas Panitera dan Sekretaris serta Koordinator/Perwakilan Area Pembangunan, sementara Hakim dan Pegawai yang lain turut serta memberikan semangat kepada tim dengan nonton bareng presentasi melalui televisi yang disediakan.
Suasana presentasi terlaksana dengan cukup cair dan komunikatif. Presentasi dari Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara mendapat apresiasi positif dari Tim Evaluator karena cukup menggambarkan capaian pelaksanaan Zona Integritas. Adapun untuk hasil apakah Pengadilan Agama Banjarnegara layak atau tidak mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi, evaluator menyampaikan bahwa tim akan mengadakan panel diskusi untuk bersama menetapkan standar kelulusan dan satuan kerja yang lolos dan tidak lolos.
Setelah berlangsung lebih kurang 1 (satu) jam, Acara desk evaluasi diakhiri dengan ucapan rasa syukur atas terlaksananya acara dengan baik. Semua warga Pengadilan Agama Banjarnegara berharap, semoga Pengadilan Agama Banjarnegara lulus dalam evaluasi ini dan dapat meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi.