Banjarnegara, 6 November 2026 — Pengadilan Agama Banjarnegara melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara pada Jumat (06/11/2026). Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara bersama Mediator Non Hakim PA Banjarnegara sebagai bentuk penguatan pelaksanaan layanan mediasi kepada masyarakat pencari keadilan.
Perjanjian kerja sama tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator Non Hakim sebagai bagian dari penyelenggaraan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Melalui kerja sama ini, Pengadilan Agama Banjarnegara berupaya memastikan bahwa layanan mediasi dapat terlaksana secara profesional, terarah, dan tetap mengedepankan prinsip keadilan bagi para pihak yang berperkara.
Dalam perjanjian tersebut ditegaskan bahwa pelayanan mediasi dilaksanakan berdasarkan sejumlah prinsip penting, antara lain keadilan, non-diskriminasi, keterbukaan atau transparansi, akuntabilitas, serta kepekaan gender.
Selain itu, pelayanan mediasi juga harus memberikan perhatian terhadap perlindungan masyarakat miskin dan kelompok terpinggirkan, serta memberikan perlindungan khusus kepada penyandang disabilitas dan anak. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan dalam mewujudkan proses mediasi yang inklusif dan dapat diakses secara setara oleh seluruh masyarakat.
Ruang lingkup perjanjian meliputi pemanfaatan jasa Mediator Non Hakim oleh Pengadilan Agama Banjarnegara dalam melaksanakan tugas sebagai mediator pada perkara-perkara yang memerlukan proses mediasi. Dalam menjalankan tugasnya, Mediator Non Hakim wajib berpedoman pada ketentuan dan pedoman perilaku yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
Mediator memiliki peran penting dalam membantu para pihak menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dalam menjalankan proses mediasi, mediator terlebih dahulu memperkenalkan diri dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi.
Mediator juga wajib menjelaskan bahwa kedudukannya bersifat netral dan tidak mengambil keputusan atas sengketa para pihak. Peran mediator adalah membantu para pihak membangun komunikasi, memahami kepentingan masing-masing, serta mencari alternatif penyelesaian yang dapat diterima bersama.
Dalam pelaksanaannya, mediator bersama para pihak menyusun aturan dan jadwal mediasi. Mediator juga dapat melakukan kaukus, yaitu pertemuan dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya apabila diperlukan dalam proses penyelesaian sengketa.
Para pihak selanjutnya diberikan ruang untuk menyampaikan permasalahan serta usulan perdamaian. Mediator bertugas menginventarisasi permasalahan, menyusun agenda pembahasan berdasarkan prioritas, sekaligus mendorong para pihak untuk menggali kepentingan masing-masing dan mencari berbagai pilihan penyelesaian terbaik.
Proses mediasi diharapkan tidak sekadar menjadi tahapan formal dalam persidangan, tetapi benar-benar menjadi ruang dialog yang dapat membantu para pihak mencapai penyelesaian secara damai. Apabila kesepakatan dapat tercapai, mediator membantu para pihak dalam merumuskan Kesepakatan Perdamaian.
Mediator juga memiliki kewajiban menyampaikan laporan mengenai keberhasilan, ketidakberhasilan, maupun keadaan ketika mediasi tidak dapat dilaksanakan kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Selain itu, mediator dapat menyampaikan kepada hakim apabila terdapat salah satu atau para pihak yang dinilai tidak beritikad baik dalam mengikuti proses mediasi.
Melalui kerja sama ini, Pengadilan Agama Banjarnegara berharap pelayanan mediasi dapat semakin optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penyelesaian perkara melalui mediasi dapat menjadi alternatif yang memberikan ruang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan secara damai tanpa harus melalui proses persidangan yang lebih panjang.
Penandatanganan perjanjian kerja sama ini sekaligus menjadi bentuk komitmen Pengadilan Agama Banjarnegara dalam menghadirkan pelayanan peradilan yang profesional, transparan, akuntabel, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat pencari keadilan.
Dengan dukungan Mediator Non Hakim yang menjalankan tugas sesuai ketentuan dan prinsip-prinsip mediasi, Pengadilan Agama Banjarnegara berharap proses penyelesaian sengketa melalui jalur damai dapat terus diperkuat sebagai bagian dari pelayanan peradilan yang sederhana, efektif, dan berkeadilan.