Banjarnegara – Pengadilan Agama Banjarnegara melalui Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan (PTIP), Heri Sulistiono, S.Kom., bersama Pranata Komputer, Velia Deby Rahmawati, S.Komp., mengikuti kegiatan Asistensi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penanganan Insiden Web Defacement Situs Perjudian Daring.
Kegiatan ini merupakan kerja sama antara PTA Semarang dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang dirancang untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta kemampuan teknis satuan kerja peradilan dalam menghadapi ancaman siber berupa peretasan situs dan penyalahgunaan domain lembaga untuk kepentingan ilegal, khususnya perjudian daring.
Dalam pelatihan ini, peserta dibekali dengan berbagai materi strategis, di antaranya:
-
Teknik mitigasi insiden defacement, mulai dari identifikasi, isolasi, hingga pemulihan sistem.
-
Strategi pengamanan infrastruktur sistem elektronik peradilan, mencakup manajemen keamanan server, firewall, serta monitoring aktivitas jaringan.
-
Simulasi tanggap darurat dalam menangani infiltrasi atau penyisipan konten ilegal ke dalam situs resmi lembaga peradilan.
Materi disampaikan oleh tim ahli keamanan digital dari BSSN dan MA RI, dengan pendekatan praktik langsung agar peserta memahami skenario nyata dan mampu menerapkan langkah-langkah penanggulangan secara efektif.
Keikutsertaan PA Banjarnegara dalam kegiatan ini mencerminkan keseriusan lembaga untuk memperkuat aspek keamanan informasi di era digital. Ancaman siber, khususnya web defacement dan penyalahgunaan domain untuk perjudian daring, dinilai dapat merusak citra lembaga sekaligus mengancam integritas pelayanan publik berbasis teknologi.
Selain meningkatkan kompetensi teknis SDM, kegiatan ini juga menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga antara Mahkamah Agung, BSSN, dan satuan kerja pengadilan di daerah. Dengan kolaborasi yang erat, diharapkan seluruh insiden siber dapat direspons cepat, tepat, dan terukur.
Bagi PA Banjarnegara, hasil dari Bimtek ini akan segera ditindaklanjuti dengan peningkatan sistem keamanan website, penerapan prosedur monitoring berlapis, serta penyusunan SOP penanganan insiden siber internal agar layanan publik tetap terjamin.