Banjarnegara, Rabu 16 April 2025 – Wakil Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara, Supriyanto, S.Ag., M.Si, mengikuti kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Semarang dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah.
Kegiatan tersebut dimulai pada pukul 10.00 WIB, diselenggarakan secara daring dan diikuti oleh seluruh jajaran peradilan agama se-Jawa Tengah dan berlangsung dengan lancar serta penuh khidmat.
Dalam sambutannya, Ketua PTA Semarang, Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H., menyampaikan apresiasinya atas terlaksananya penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PTA Semarang dan Kanwil Kemenkumham Jateng. Beliau juga menjelaskan bahwa meskipun acara seremoni yang sedianya melibatkan Gubernur Jawa Tengah mengalami penjadwalan ulang karena beberapa alasan, hal tersebut tidak mengurangi makna penting dari kerja sama yang dibangun hari ini.
Ketua PTA Semarang turut menyoroti bahwa di wilayah Jawa Tengah, perkara perceraian yang paling mendominasi adalah perkara gugat cerai, yakni gugatan yang diajukan oleh pihak istri. Beliau menegaskan bahwa meskipun gugatan dilakukan oleh pihak istri, hak-hak perempuan tetap harus dilindungi, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Dengan dasar bahwa gugatan sering kali didasari oleh kondisi kekerasan atau perlakuan tidak adil, keadilan harus tetap ditegakkan.
Lebih lanjut, Dr. Zulkarnain menyampaikan harapannya bahwa penandatanganan PKS ini dapat menjadi landasan konkret dalam mewujudkan perlindungan hukum yang lebih optimal terhadap perempuan dan anak pasca perceraian. Dalam hal ini, keberadaan dan peran Balai Harta Peninggalan (BHP) sangat penting, karena memiliki tugas pokok dan fungsi yang erat kaitannya dengan perlindungan hak-hak tersebut.
Wakil Ketua PA Banjarnegara, Supriyanto, menyambut baik inisiatif kolaborasi ini. Ia menyatakan kesiapan jajarannya untuk mendukung implementasi perjanjian tersebut di tingkat satuan kerja, serta mendorong sinergi berkelanjutan antar instansi demi terciptanya sistem peradilan yang lebih adil, inklusif, dan berpihak kepada kelompok rentan.
Acara ini diakhiri dengan penandatanganan dokumen kerja sama oleh para pihak terkait, serta peneguhan komitmen untuk melanjutkan kolaborasi dalam bentuk program nyata yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak.
